OGAN ILIR, 3 September 2026 — Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM Sumsel) mendatangi Kejaksaan Negeri Ogan Ilir untuk menyampaikan aspirasi terkait 12 paket pembangunan Balai Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Ilir.
Berdasarkan data yang dihimpun, setiap paket memiliki nilai HPS sekitar Rp267,3 juta, dengan total sekitar Rp3,2076 miliar.
SPM Sumsel menegaskan, kedatangan mereka bukan untuk menuduh atau memvonis, melainkan meminta Kejari Ogan Ilir melakukan verifikasi terhadap kewajaran anggaran dan pelaksanaan pekerjaan.
Budi Rizkiyanto mengatakan uang negara harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
«“Kami tidak datang membawa vonis. Kami datang membawa pertanyaan yang harus dijawab dengan data, dokumen dan fakta di lapangan.”»
Sementara Hermanzen meminta pemeriksaan tidak hanya berdasarkan dokumen, tetapi juga mencocokkannya dengan kondisi fisik.
«“HPS harus dapat dijelaskan, kontrak harus dapat diuji, pembayaran harus sesuai progres, dan fisiknya harus sesuai dengan apa yang dibayar negara.”»
SPM Sumsel meminta Kejari menelusuri perencanaan, HPS/RAB, proses pengadaan, kontrak, progres, pembayaran hingga pemeriksaan fisik terhadap 12 paket yang tersebar di Pemulutan Selatan, Payaraman, Tanjung Raja, Kandis, Rambang Kuang, Lubuk Keliat, Indralaya Selatan, Indralaya, Sungai Pinang, Rantau Alai, Tanjung Batu dan Muara Kuang.
Aspirasi tersebut diterima Kasi Intel Kejari Ogan Ilir, Yupran.
SPM menegaskan, apabila seluruh proses sesuai aturan, hasil pemeriksaan diharapkan dapat dijelaskan kepada publik. Namun jika ditemukan pelanggaran berdasarkan bukti yang cukup, mereka meminta diproses sesuai ketentuan hukum.
“Bukan menuduh, tetapi meminta pembuktian. Bukan menghakimi, tetapi mendesak verifikasi. Uang rakyat wajib diawasi.”
0 Komentar